.webp)
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Polhukam, Jaleswari Pramodhawardhani menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Dia mengatakan, kunjungan itu untuk membahas Inpres (instruksi presiden) percepatan pembangunan Papua.
"Nanya aja ke Pak Menko. Soal Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat," Kata Jaleswari di Kemenko Polhukam, Jalan Media Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
Dia mengatakan Inpres percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sudah berakhir tahun 2019 lalu. Untuk itu, dia menginginkan adanya kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan untuk Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya ini normal (pertemuan) saja karena ini kan Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat Inpres 9/2017 sudah selesai 2019 kemarin. Ini melanjutkan saja bahwa fokus salah satu fokus presiden tentang Papua kan soal pembangunan kesejahteraan di Papua," ujarnya.
Simak Video "Moeldoko: Apapun Situasinya, Pembangunan Papua Terus Berjalan"
Dia juga menuturkan ada pembahasan soal HAM dalam pertemuan itu. Namun dibahas dari sudut pandang budaya.
"Ya (soal HAM) kita membicarakan itu tapi dalam konsep membangun Papua secara integratif, holistik dan perspektif soal budaya dan mengedepankan orang asli Papua," tuturnya.
Dia menjelaskan, pendekatan keamanan di Papua selama ini sudah disesuaikan di beberapa kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, ingin adanya integrasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam menata pembangunan serta kesejahteraan di Papua.
"Saya rasa ini kan selama ini pendekatan tentang Papua ini kan tersebar di beberapa kementerian lembaga berupa desk-desk Papua. Desk Papua bicara kesejahteraan ada di Bappenas, kemudian Polhukam soal keamanannya," jelasnya.
"ini kita melihat bagaimana mengintegrasikannya ini bagaimana pembangunan kesejahteraan didukung ketertiban hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Nggak (desk kementerian) dihilangkan, tapi tetap aja bekerja tetapi nanti ada orkestrasi yang di tingkat nasional," sambungnya
