Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya akan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengurusi eksistensi perpustakaan di masing-masing wilayah administrasinya. Bahkan Tito berwacana membentuk Dinas Perpustakaan di tingkat pemda.
"Saya selaku Mendagri ini pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun dianggap wajib, tapi bukan pelayanan dasar. Tapi wajib dalam ilmu pemerintahan," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan 2020, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).
Dia mengatakan akan membuat peraturan untuk mendukung pemda membuat Dinas Perpustakaan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa. Dia juga meminta akan meminta desa menyisihkan anggaran untuk membuat perpustakaan.
"Kecamatan juga kita minta dorong untuk membuat, dianggarkan oleh kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran. Sekarang Desa punya uang, sudah transfer langsung per bulan ini, rata-rata Rp 1 miliar per tahun. Ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakaan desa anggaran itu," ujar Tito.
"Tidak usah hebat-hebat perpustakaannya, sesuaikan dengan karakter. Nanti saya akan arahkan," imbuh dia.
Tito menyampaikan data miris terkait perpustakaan di Indonesia. Dia menjelaskan saat ini ada 23 kabupaten/kota saat ini belum memiliki perpustakaan.
"23 Kabupaten/Kota belum memiliki lembaga perpustakaan. 6 belum memiliki kelembagaan yang resmi. 18 belum berstatus dinas perpustakaan. Ini di tingkat kabupaten," ucap Tito.
Simak Video "Banyak Kepala Daerah Tak Hadir di Rakornas Perpustakaan, Mendagri: Minat Baca Kurang"
