Pemprov DKI Digugat ke PTUN karena Batalkan Lelang ERP Tahun 2019

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 14:26 WIB
Balai Kota DKI, Balai Kota Pemprov DKI, Pemprov DKI
Foto: Balai Kota DKI (Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta -

PT Bali Towerindo Sentra menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menghentikan proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019. PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov mencabut pembatalan lelang tersebut.

Dilihat detikcom di situs resmi PTUN Jakarta, Senin (24/2/2020), gugatan tersebut masuk pada 25 September 2019, dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT. Tergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta.

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019," demikian isi gugatan tersebut, seperti dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta.

PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov DKI mengubah dokumen permintaan proposal agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Pemprov DKI juga diminta untuk melanjutkan proses lelang.

"Memerintahkan tergugat melanjutkan proses lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik," katanya.