Mahfud Bicara soal Politik Uang di Pilkada: Dulu Bayar ke DPRD Kini ke Partai

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 11:57 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md di workshop AKDSI. (Foto: Kadek/detikcom)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md di workshop AKDSI. (Foto: Kadek/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md membuka workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI). Dalam sambutannya, Mahfud bicara soal politik uang atau money politics dalam pemilihan kepala daerah yang masih terus terjadi.

"Demokrasi kemudian dianggap kebablasan karena kemudian dalam prakteknya karena ketua atau kepala daerah itu dipilih oleh DPRD maka pada awal-awal reformasi itu setiap ada pemilihan kepala daerah muncul money politics," Kata Mahfud di Grand Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (24/2/2020).

Mahfud kemudian mencontohkan adanya money politics di Pilkada Jogja dan Jawa Timur zaman Orde Baru. Kala itu, kata dia, anggota DPRD diberi uang untuk meloloskan kepala daerah.

"Mulai di daerah saya di Jogja. Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD nya 45, 23 orang dikarantina, dibayar kamu harus milih ini. Di Jawa Timur sana di mana terjadi. Jadi kemungkinan ya kepala daerah lalu terjadi jual beli pada waktu itu dan itu menjadi bahasan sehari-hari. Kalau begitu kebablasan DPRD yang zaman orde baru itu. Sekarang diperkuat menjadi legislatif menjadi tulang punggung, sekarang menjadi alat jual beli politik untuk jabatan," contohnya

Mahfud membeberkan hanya dengan bermodalkan Rp 5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. Transaksi jual beli jabatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan.

"Itulah saudara-saudara untuk jabatan Gubernur misalnya waktu itu gampang sekali orang bayar Rp 5 miliar satu suara asal memilih Gubernur ini. Transaksinya di Lobby hotel disaksikan wartawan, pilih ini Rp 5 miliar berapa orang kamu tulis nama ini dikontrol oleh ketua fraksi partai," ungkapnya.

Tonton video Soal Politik Uang di Pilkada, Mahfud: Dulu Bayar DPRD, Kini ke Partai:

Selanjutnya
Halaman
1 2