Maaf Sitti KPAI Usai 'Hamil di Kolam Renang' Picu Kontroversi

ADVERTISEMENT

Round-Up

Maaf Sitti KPAI Usai 'Hamil di Kolam Renang' Picu Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 05:56 WIB
Kantor KPAI
Foto: Kantor KPAI (Cici Marlina Rahayu/detikcom)

Ace pun memaklumi jika akhirnya pernyataan Sitti jadi bahan olokan publik.

"Saya kira yang bersangkutan harus sensitif dan peka terhadap tuntutan masyarakat, terutama netizen. Apa yang disampaikan Sitti Hikmawaty menjadi bahan olok-olokan publik," imbuh politikus Golkar ini.

Kembali ke seruan netizen agar Sitti dipecat, keanggotaan KPAI dibentuk berdasarkan amanat UU 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika merujuk ke aturan. Dalam Pasal 75, dijelaskan bahwa KPAI terdiri atas 1 orang ketua, 1 wakil ketua, dan 7 orang anggota.

Aturan lebih lengkapnya tertuang di Peraturan Presiden (PP) No 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Pasal 9 menyebut anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPAI bisa diberhentikan atas usul KPAI melalui menteri.

Pasal 21
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena beberapa hal. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 23
Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. melanggar kode etik KPAI.

Pasal 24
Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

Maaf Sitti KPAI Usai 'Hamil di Kolam Renang' Picu KontroversiFoto: Dok. KPAI

Namun terkait Pasal 23 ayat b, Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah, menyebut KPAI belum punya aturan etik khusus. Padahal Peraturan Presiden (PP) No 61 tentang KPAI sudah diundangkan sejak 2016 lalu.

"Lihat Perpres 61/2016 tentang KPAI, kami belum ada aturan etik khusus," ujar Ai kepada detikcom.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT