Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) menyatakan didatangi para personel polisi dan preman secara tiba-tiba. LBH Apik menyatakan ini adalah penggeledahan paksa oleh polisi. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi latar belakangnya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kedatangan polisi ke markas LBH Apik sudah tiga kali. Pertama pada 3 Februari bersama 16 orang preman, kedua pada 12 Februari, dan terakhir pada 19 Februari 2020.
"Kedatangan anggota Polsek Matraman secara tiba-tiba ini terjadi setelah konferensi pers 'Intimidasi terhadap Perempuan Pembela HAM' pada 19 Februari 2020 di LBH Jakarta. Ini adalah kedatangan yang ketiga di kantor LBH Apik Jakarta," demikian kata LBH Apik lewat keterangan tertulis, Jumat (21/2/2020).
LBH Apik menduga kedatangan polisi pada 3 Februari lalu adalah penggeledahan ilegal karena tidak disertai surat penggeledahan. LBH Apik juga menduga kedatangan polisi itu sebagai bentuk intimidasi. Oknum Polsek Matraman berinisial TR, disebutnya, melakukan penggeledahan paksa.
"Perlu diketahui saat ini LBH Apik Jakarta sedang menempuh proses pemeriksaan laporan ke Propam Polres Jakarta Timur atas dugaan tindakan maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan berupa penggeledahan paksa tanpa disertai surat resmi oleh oknum Polsek Matraman berinisial TR," kata LBH Apik.
Baca juga: Risiko Besar Legalisasi Poligami |
Terakhir, personel Polsek Matraman dan satu perwakilan dari Polres Jakarta Timur datang untuk bersilaturahmi pada Jumat (21/2/2020) pukul 15.43 WIB sore tadi. Kapolsek Matraman Kompol Tedjo Asmoro ikut serta dalam kunjungan sore tadi.
"Sudah ada permintaan maaf dari pihak terlapor kepada LBH Apik Jakarta, tetapi proses hukum tetap berjalan," ujar kuasa hukum LBH Apik Jakarta, Sri Agustini.
