Penghentian Perkara dalam 5 Tahun Baru Diumumkan di Era Firli, Ini Alasan KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 21:54 WIB
KPK akan segera memiliki gedung baru yang kini proses pembangunannya sudah masuk ke tahap akhir. Gedung KPK yang baru, sengaja dibangun dengan warna merah putih, sebagai simbol KPK milik Indonesia. Hasan Alhabshy
Gedung Baru KPK. (Foto: Hasan Alhabshy)
Jakarta -

KPK menyebut setidaknya ada 100 lebih perkara yang dihentikan di tahap penyelidikan dalam 5 tahun terakhir. KPK menjelaskan alasan kenapa penghentian kasus di tahap penyelidikan ini baru diumumkan di pimpinan KPK era Firli Bahuri cs.

"Pertimbangan itu tadi transparansi akuntabilitas. Supaya masyarakat tahu KPK dalam menangani perkara jumlah sekian, kita lakukan evaluasi dan ternyata saat evaluasi tidak cukup bukti untuk meningkatkan suatu perkara itu ke penyidikan, ya itu yang kita sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).



Alex mengatakan penghentian kasus di tahap penyelidikan sebenarnya pernah dilakukan juga di pimpinan KPK era Agus Rahardjo cs. Menurut Alex, bedanya ketika itu KPK tidak mengumumkannya.

"Ada, bahkan kepemimpinan jilid IV, termasuk saya di dalamnya, saya kira banyak penyelidikan yang sudah kita hentikan juga. Saya yakin lebih dari 100-lah penyelidikan yang kita hentikan juga. Sebagian besar juga tertutup," sebutnya.

"Hanya, masalahnya, saat itu tidak kita umumkan. Ini baru kita lakukan penghentian penyelidikan kita umumkan, eh malah ribut, malah ramai. Sebetulnya ya biasa-biasa saja tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan kita mencoba proses transparansi, akuntabilitas kita sampaikan," lanjutnya.

Alex menyebut penghentian penyelidikan kasus di KPK selalu melalui proses berjenjang dari penyelidik, Deputi Penindakan hingga pimpinan KPK. Selain itu, Alex memastikan penghentian penyelidikan di KPK sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Sebetulnya penghentian penyelidikan di UU KPK sendiri sudah diatur. Di Pasal 44, ayat 3. Saya bacakan, dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 'Penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK menghentikan penyelidikan.' Jadi aturannya jelas, KPK boleh menghentikan penyelidikan," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2