Apindo: Tidak Benar Omnibus Law Cipta Kerja Hapus Pidana Monopoli

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 21:36 WIB
Ketua Kebijakkan Publik APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Sutrisno Iwantono
Sutrisno Iwantono (Istimewa)
Jakarta -

Selama ini, monopoli perdagangan dilarang oleh undang-undang. Namun omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memuat rancangan penghapusan pidana untuk monopoli dagang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemahaman ini tidak benar. Menurut Apindo, omnibus law RUU Cipta Kerja tidak menghapus pidana monopoli dagang.

"Pemahaman ini tidak benar. Menurut draf, omnibus law tidak menghapus substansi tersebut dan tetap berlaku," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Hal yang dibantah Sutrisno adalah omnibus law RUU Cipta Kerja yang bakal menghapus ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Demikian juga denda pidana juga tidak dihapus, yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 UU No 5 Tahun 1999, di mana menurut saya pasal ini juga sebenarnya tidak terlalu penting karena dalam praktiknya jarang diterapkan," kata Sutrisno.

Sutrisno mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) supaya punya kewenangan pelapor, pemeriksa, dan penuntutan. KPPU juga perlu menjadi independen. Maka pasal tertentu dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu direvisi.

"Karena itu sebaiknya diusulkan Pasal 30 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 diubah menjadi: Komisi adalah lembaga administratif independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, yang melakukan penegakan hukum dalam wilayah hukum administrasi. Keputusan Komisi bersifat Penuntutan," kata Sutrisno.

Selanjutnya
Halaman
1 2