Didatangi 17 Kepala Suku Terasing, DPRD Maluku Bingung

Ambon - Sedikitnya 17 Kepala suku terasing asal Kabupaten Buru, mendatangi gedung DPRD Maluku. Kedatangan para kepala suku itu membuat bingung semua anggota DPR. Lho kok?Kebingungan itu terjadi saat 17 kepala suku terasing itu melakukan tatap muka dengan Ketua DPRD Maluku, Richard Lauhenapessy, Wakil Ketua Jhon Mailoa dan Sudarmo. Saat audiensi itu, para kepala suku terasing itu berbicara dengan menggunakan bahasa adat. Anggota DPR yang terbiasa dengan bahasa Indonesia pun terbengong-bengong tak paham omongan para kepala suku terasing itu. "Awalnya saya bingung, apa maksud kedatangan mereka. Tapi setelah mengikuti dengan seksama, kami pahami maksudnya," ujar Sudarmo, Wakil Ketua DPRD Maluku kepada wartawan di gedung DPRD Maluku di Jalan Ina Tuny Karang Panjang Ambon, Jumat (2/12/2005) .Hal yang sama diungkap ketua DPRD Richard Louhenapessy. "Saya juga sempat bingung mendengar penyampaian para kepala suku itu. Secara perlahan kami berusaha mengerti maksudnya," ujar Richard. Kendati bingung, namun Richard bangga didatangi para kepala suku ini. "Ini bentuk apresiasi sangat positif yang ditunjukan masyarakat terasing. Ini sebuah pembelajaran. Saya harap ini juga dilakoni warga Maluku lainnya," kata Richard. Setelah diterjemahkan, diketahui para kepala suku itu meminta perhatian penuh pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait keterisolasian mereka. "Kami minta hal ini disikapi para pimpinan di Indonesia dan di Maluku. Sudah 66 tahun Indonesia merdeka, namun kami tidak pernah merasakan bagaimana hidup secara baik-baik," ujar Pattywane, salah satu kepala suku dalam bahasa adat. Para kepala suku ini berasal dari sekitar pegunungan Masarate Buru Selatan, Danau Rana Buru Utara Barat dan daerah Ervagit Kayeli, Buru Utara Timur. Para kepala suku juga meminta perhatian pemerintah untuk melihat persoalan pendidikan begitu pula perumahan mereka. "Selama ini kami hanya tinggal dengan gubuk beratapkan rumbia," ujar salah satu kepala suku. Hal lain yang menjadi perhatian para kepala suku ini adalah masalah penebangan liar terhadap hutan di Kabupaten Buru. Penebangan hutan itu dianggap mereka sudah sangat parah dan belum mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Buru."Rakyat sangat rugi oleh aktivitas beberapa perusahaan yang menebang dan mengambil kayu secara liar dan tidak melakukan tanam kembali di areal bekas penebangan," ujar Pattywane. Mendengar keluhan dan pernyataan para kepala suku, pimpinan DPRD Maluku berjanji akan melakukan tekanan kepada pemerintah daerah Maluku maupun Kabupaten Buru agar segera memperhatikan masalah itu. (iy/)