.webp)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim jengkel karena dikaitkan dengan isu pembayaran SPP melalui GoPay. Nadiem jengkel lantaran dituding akan ada conflict of interest atau konflik kepentingan dalam kebijakan itu.
Dugaan konflik kepentingan itu sebelumnya disampaikan anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira. Andreas meminta eks CEO Gojek itu menjelaskan kepada masyarakat soal pembayaran SPP lewat aplikasi besutan mantan perusahaan yang dikelola Nadiem.
"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Politikus PDIP itu dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendapat tudingan itu, Nadiem pun meradang. Kejengkelan Nadiem itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2). Nadiem mulanya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya.
"Nomor satu adalah NKRI, nomor dua adalah Pancasila, dan nomor tiga adalah integritas. Itu adalah suatu hal yang selalu... saya nggak pernah meragukan diri saya, dan orang-orang tak pernah melakukan integritas saya," kata Nadiem di depan anggota Komisi X yang hadir dalam rapat.
Nadiem pun mengaku ekstra-jengkel. Sebagai menteri yang selalu menjaga integritasnya, dia mengatakan tak akan pernah menciptakan konflik kepentingan. Selain itu, dia menegaskan pembayaran SPP melalui aplikasi GoJek itu bukan kebijakan Kemdikbud.
"Makanya, kalau ada komen-komen seperti itu, saya ekstra-jengkel, karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," katanya.
"Tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya ulang lagi, tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menterinya sendiri melakukan apa pun yang melanggar conflict of interest, yang menciptakan conflict of interest, yaitu perbenturan kepentingan," imbuh Nadiem.
Nadiem juga menekankan bahwa dia telah melepaskan seluruh tanggung jawabnya sebagai CEO GoJek. Dia pun balik mempertanyakan soal dugaan konflik kepentingan antara dia dan GoJek.
"Bayangkan kalau misalnya anggota-anggota di Komisi X itu kalau menggunakan GoFood, itu artinya ada konflik kepentingan dengan saya," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Nadiem juga telah meluruskan perihal pembayaran SPP melalui GoPay tersebut. Dia menegaskan isu itu bukan urusan Kemdikbud.
"Itu nggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali," kata Nadiem dalam acara Mata Najwa yang bertajuk 'Kita Bisa Apa' di Ciputra Artpreneur, Jalan Prof DR Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
Nadiem mengatakan sekolah-sekolah memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran SPP melalui cara apa pun. Menurutnya, itu bukan lagi urusan Kemendikbud.
"Sekolah-sekolah baik swasta kan semuanya menerima apa pun cara pembayaran. Dia mau menerima apa, menerima dari pembayaran apa, itu bukan urusan Kemendikbud," kata Nadiem.
