Ketua MPR Sebut Pokok-Pokok Haluan Negara Bisa Cegah Proyek Mangkrak

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Kamis, 20 Feb 2020 17:52 WIB
MPR RI
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) penting untuk mencegah proyek mangkrak. Itu karena dengan adanya PPHN keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab presiden, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

"Mengingat dalam membangun bangsa, tidak mungkin hanya dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun kepemimpinan presiden. Butuh keberlanjutan dari satu presiden ke presiden penggantinya. Keberadaan PPHN yang saat ini sedang dibahas di MPR RI, kelak akan menjadi penjamin agar tidak ada proyek yang mangkrak. Karena keberhasilan pembangunan bangsa, bukan semata hanya tanggung jawab seorang presiden. Melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia," jelas Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Kamis(20/2/2020).

Bamsoet menegaskan, pembangunan butuh sebuah jaminan secara hukum atau politik agar dapat dijalankan dengan benar. Jika tidak ada stabilitas politik dan ekonomi yang pasti dalam pembangunan, maka potensi yang didapatkan melalui investor juga menjadi tidak pasti.

"Selama ini tidak adanya jaminan, baik secara hukum maupun politik, agenda pembangunan yang dijalankan oleh satu presiden akan dilanjutkan presiden penggantinya. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, nyatanya ada yang tidak dilanjutkan oleh presiden penggantinya. Sehingga pembangunan tersebut menjadi mangkrak dan mengganggu kepercayaan investor serta dunia usaha," ujar Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang sehingga arah pembangunannya memiliki fokus. Seperti China dengan visi 2050 atau Arab Saudi dengan visi 2030. Sedangkan Indonesia untuk program pembangunannya usai kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 masih belum jelas.

"Apakah project yang digagas Presiden Jokowi seperti pemindahan Ibu Kota Negara, kereta cepat Jakarta - Bandung, konektivitas MRT sampai ke Tangerang, LRT mengelilingi Jabodetabek, maupun pengembangan transportasi massal lainnya, akan tetap dilanjutkan oleh presiden mendatang? Semua harus terjamin keberlanjutannya dengan Kehadiran PPHN sebagai road map pembangunan bangsa, setidaknya hingga 2045, akan memberikan kepastian hukum, politik dan ekonomi agar siapapun presiden terpilih selanjutnya, tetap concern membangun bangsa," kata Bamsoet.

Bamsoet melanjutkan, untuk program pembangunan berskala besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara, akan lebih tepat jika diatur dalam PPHN. Karena jika pembangunannya tidak selesai sebelum akhir jabatan Presiden Jokowi di 2024, bukan hal mustahil jika presiden terpilih penggantinya tidak sejalan dalam visi pemindahan Ibu Kota Negara.

"Bisa saja nanti presiden baru tersebut, akan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan progres pembangunan yang sudah berjalan," pungkasnya.

(prf/ega)