Kasus Korupsi Soeripto Lebih Kental Nuansa Politis

Jakarta - Seperti kata pepatah semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa. Itu setidaknya yang dialami Partai Keadilan Sejahtera saat ini. Anggotanya di DPR, Soeripto, diduga terlibat kasus korupsi pada jajaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 2000 lalu.Terkait hal itu mantan penasihat hukum Soeripto, Wirawan Adnan, menyatakan, diungkapnya kembali kasus Soeripto ke permukaan lebih didasari unsur politis."Saya melihat lebih banyak unsur politis daripada hukumnya," kata Wirawan Adnan ketika dihubungi detikcom via telepon Kamis (1/12/2005).Dugaan Wirawan didasarkan pada pertimbangan bahwa Soeripto adalah kader PKS yang juga mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK). "Bisa jadi lawan politiknya yang tidak suka terhadap Soeripto atau PKS sengaja memunculkan kembali kasus ini," tuturnya.Selain itu, menurut Wirawan, sebenarnya masih banyak kasus-kasus korupsi lain yang sebenarnya layak diungkap dibandingkan kasus Soeripto yang masih belum jelas ini."Masih ada kasus Soeharto. Kenapa mesti kasus Soeripto yang diangkat," tandasnya.Mengenai adanya perbedaan harga beli helikopter Dephutbun dari Rp 67.709.700.000 menjadi Rp 84.690.000.000 ketika berada di tangan Soeripto, Wirawan menjelaskan, hal itu terjadi karena ada perubahan kurs dolar pada saat itu."Kurs dolarnya berubah. Tapi saya tidak ingat berapa perubahannya karena sudah lama," tutup Wirawan.Soeripto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mark up tender pembelian dua unit helikopter yang dilakukan Dephutbun.Ketika itu dibeli dua helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang hanya senilai Rp 67.709.700.000. Harga tersebut berubah menjadi Rp 84.690.000.000 ketika berada di tangan Soeripto. Namun, dengan penambahan PPN 10 persen dan beberapa biaya perawatan, Departemen Kehutanan akhirnya membayar dua helikopter itu sebesar Rp 93.159.000.000. (ahm/)