.webp)
Penggunaan influencer untuk promosi kegiatan wisata di DKI Jakarta tetap akan dilakukan meski anggaran khusus untuk influencer media sosial telah dihapus dalam APBD DKI 2020. Anggaran untuk influencer masuk dalam anggaran kegiatan wisata.
"2020 program dihilangkan, anggaran dihapus, tapi penggunaan media influencer melekat di kegiatan yang kita lakukan. Nggak di program sendiri. Kita tidak pakai yang internasional, kita pakai sosial media yang lokal lah," ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Cucu Kurnia, saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).
Menurut Cucu, pembayaran influencer pun dinilai tidak terlalu tinggi. Variasi pembayaran disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sekitar Rp 10 juta-an. Murah kan," kata Cucu.
"Paling nggak minimal (memiliki pengikut) di atas 100 ribu ya. Itu juga harga Rp 5 juta, tergantung budget aja nanti. Sesuaikan budget," kata Cucu.
Penggunaan influencer untuk promosi pariwisata dinilai tepat dan sesuai zaman atau kekinian. Sehingga, menurutnya, tidak ada yang salah meski anggaran khusus influencer dihapuskan.
"Sah-sah saja semua produk memang seperti itu. Memang arahnya ke sana. Untuk promosi, channel salah satu paling tepat sekarang pakai influencer," ujar Cucu.
Disparekraf tidak akan menggunakan influencer yang asal-asalan. Ada beberapa kriteria yang disebut Cuci harus dipenuhi sebelum influencer itu diajak untuk bekerja sama.
"Tapi ada kriteria, tidak bisa sembarang. Misal dia harus punya follower kayak apa, karakter kan beda-beda. Nggak sembarangan kita pilih. Kita lihat juga akun asli atau bayaran. Begitu," ucap Cucu.
Diketahui, pada pembahasan APBD DKI Jakarta 2020, terdapat polemik rencana anggaran untuk influencer senilai Rp 5 miliar. Namun, anggaran tersebut akhirnya dihilangkan.
(aik/azr)
