Round-Up

Silang Pendapat Salah Ketik Omnibus Law

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 21:04 WIB
Mahfud Md
Foto: Mahfud Md (Andika-detikcom)
Jakarta -

Persoalan salah ketik di draf Omnibus Law pasal 'PP bisa Ubah UU' masih diperbincangkan. Ada silang pendapat soal ini. Ada yang menyebut salah ketik, ada juga yang menyebut tak mungkin bila itu salah ketik.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md kemarin menyebut salah ketik dalam Rancangan Undang Undang (RUU) itu hal biasa. Pernyataan Mahfud ini kemudian mengundang reaksi beragam dari banyak pihak, terutama politisi.

"Ya gate-nya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu aja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Mahfud menilai pasal yang salah ketik tersebut bisa diperbaiki bersama dalam pembahasan di DPR. Dia juga meminta masyarakat agar terus mengawasi proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law ini.

Partai Keadilan Sejahtera menilai pernyataan Mahfud tersebut berbahaya. Menurut PKS, salah ketik di Pasal 170 RUU Cipta Kerja menunjukkan kecerobohan di internal tim pemerintah.

"Anggapan biasa dan bisa diperbaiki bahaya. Karena sudah jadi naskah resmi pemerintah yang diajukan publik bisa menilai betapa cerobohnya tim pemerintah. Kesalahan pada level UU sangat berbahaya," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3