Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksadya) Aan Kurnia mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan Menko Polhukam Mahfud Md sedang menyederhanakan Undang-undang (UU) Keamanan Laut, yang nantinya masuk ke dalam draf omnibus law Keamanan laut. Penyederhanaan UU itu nantinya menjadikan posisi Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di laut.
"Nah ini memang butuh waktu, butuh proses, kita lagi menggodok sama temen-temen Menko Polhukam, dari tim saya maupun dari tim hukum. Sehingga nanti keluarannya teman-teman pengguna di laut, khususnya masalah perekonomian ini, tentunya lebih simpel dengan adanya satu pintu ini. Jadi contohnya di darat itu kepolisian, jadi di laut Bakamla," kata Aan usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Aan menerangkan aturan yang masih berlaku sekarang masih relevan, namun tumpang tindih. Aan pun meminta banyaknya UU Keamanan Laut yang berlaku itu untuk disederhanakan, seperti omnibus law Cipta Kerja.
"Ya tentunya aturannya (hambatannya). Karena aturannya semua masih betul sekarang, semua punya dasar, ada undang-undang, ada apa. Nah ini kan undang-undangnya sama lah dengan masalah ketenagakerjaan (omnibus law Cipta Kerja) dan lain-lain. (Tapi) ini masalah kelautan, nah ini kita simpelkan," ujar dia.
Aan mengaku akan mengunjungi kementerian dan lembaga terkait secara door to doort untuk berdikusi. Jika omnibus law itu rampung dan disahkan, maka dia memastikan tak akan ada lagi tumpang tindih aturan di laut.
"Ya itu (lembaga-lembaga) makanya perlu kami duduk bersama, kami sampaikan. Nanti juga kami secara door to door akan menghadap ke kepala-kepalanya, ke menterinya. Intinya bukan untuk saya, bukan untuk Bakamla, ini intinya untuk NKRI, untuk merah putih," ucap Aan.
"Harusnya semua (kementerian/lembaga terkait) harus ikut. Karena kalau ini jadi, hebat nanti. Kami lihat negara-negara maju aturannya begini, tidak tumpang tindih," sambung Aan.
