Ahmad Sahroni Minta Legalitas Bisnis Prostitusi di Omnibus Law Diperjelas

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 16:03 WIB
ilustrasi prostitusi artis
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

RUU Cipta Kerja, omnibus law yang saat ini tengah diproses di DPR, mengatur berbagai hal terkait penanaman modal di Indonesia. Meski hal itu bermaksud meningkatkan investasi di modal di Tanah Air, ada beberapa jenis penanaman modal yang dilarang dalam RUU tersebut.

Yang dilarang tegas adalah hal-hal terkait narkotika, perjudian, penangkapan spesies ikan, hingga industri pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia industri yang merusak lapisan ozon. Publik kemudian mempertanyakan mengenai tidak adanya ketentuan terkait bisnis prostitusi dalam RUU omnibus law.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta pemerintah menjelaskan alasan terkait tidak adanya aturan tersebut.

"Sebaiknya pemerintah menjelaskan kepada publik terkait tidak adanya aturan mengenai bisnis prostitusi di omnibus law supaya terang benderang," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).

Sahroni menambahkan kemungkinan besar tidak masuknya aturan tersebut dikarenakan oleh masih dibahasnya RUU KUHP di Komisi III DPR. Dalam RUU KUHP itu di antaranya mengatur terkait prostitusi.

"Jadi aturannya memang akan disempurnakan di RUU KUHP yang sedang dibahas," pungkas Sahroni.

(mae/asp)