Ketua DPR Puan Maharani berharap peran serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembahasan omnibus law. Puan meminta MUI memberikan masukan agar RUU tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
"Tentu saja dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI ini kami berharap nantinya DPR akan dapat menerima banyak masukan terkait hal-hal yang memang perlu disampaikan terkait kemaslahatan umat banyak atau rakyat Indonesia," kata Puan dalam sambutannya di rapat pleno ke-50 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI, Menteng, Jakpus, Rabu (19/2/2020).
Puan mengatakan dua draf omnibus law, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU terkait perpajakan, belum lama diterima oleh DPR. Dia pun menyayangkan banyaknya pihak yang sebelumnya menyebarkan isu-isu terkait omnibus law tersebut. Padahal draf asli dari pemerintah baru saja selesai.
"Saya harus menyampaikan baru dua minggu lalu draf terkait dengan omnibus law itu kami terima. Jadi, kalau kemudian ada yang menyampaikan keberatan-keberatannya dan ada yang menyampaikan banyak hal yang tidak dibicarakan dan tidak sesuai, tentu saja kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kemudian orang-orang tersebut mendapatkan draf yang resmi. Karena kami saja baru mendapatkan draf itu minggu lalu atau mereka mendapatkan draf itu yang abal-abal atau tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah atau hoax," tuturnya.
"Ini sangat penting saya sampaikan di kesempatan ini. Karena jangan sampai hal yang tidak benar kemudian membuat kita salah persepsi. Jangan sampai ada ketidakpastian dan ketidaknyamanan didasarkan fitnah atau sesuatu hal yang hoax," sambung Puan.
Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik:
