KIP: Publik Berhak Tahu Proses Omnibus Law

Idham Kholid - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 20:36 WIB
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu digelar unutk menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Foto: Demo buruh menolak omnibus law. (Rengga Sancaya-detikcom)

Sementara, lanjut Arif, pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sesuai pasal 52 UU 14 Tahun 2008, dapat membuat badan publik dikenai pidana 1 tahun penjara atau denda Rp 5 juta. Delik ini bersifat aduan, sehingga orang atau siapa saja yang terabaikan haknya dapat saja melaporkan hal itu pada polisi.

"Karena itu diimbau pada pemerintah dan DPR untuk mematuhi perintah UU 14 Tahun 2008," ucapnya.

Kepatuhan ini, menurutnya, akan menjadi bukti bahwa penyusunan Omnibus Law menghargai hak asasi manusia yang sudah dijamin Pasal 28 f UUD 1945, menjamin hak akses dan layanan informasi publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

"Mengingat pentingnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (dan Omnibus Law yang lain) sikap cermat dan terbuka sangat diharapkan dari Pemerintah dan DPR," katanya.

Dia menegaskan keterbukaan proses pembahasan beserta materi yang dibahas penting untuk menjamin bahwa masyarakat mengetahui sejak awal kehendak dan isi Undang-undang yang akan dibuat. Sehingga, peluang untuk memberi masukan, catatan atau perbaikan terhadap Omnibus Law oleh masyarakat tetap terbuka.


(idh/tor)