KIP: Publik Berhak Tahu Proses Omnibus Law

Idham Kholid - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 20:36 WIB
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi itu digelar unutk menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Foto: Demo buruh menolak omnibus law. (Rengga Sancaya-detikcom)
Jakarta -

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arif A Kuswardono membuat sejumlah catatan penting terkait dinamika pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menegaskan publik berhak tahu proses omnibus law.

"Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka publik dijamin haknya untuk mengetahui proses perancangan, pembuatan, dan pembahasan program atau produk kebijakan publik. Termasuk alasan pengambilan suatu kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).

Dalam Pasal 11 UU 14/2008, dia melanjutkan, badan publik termasuk eksekutif dan legislatif, wajib menyediakan informasi terkait keputusan dan pertimbangannya. Selain itu juga kebijakan yang diambil beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Ketentuan pasal ini, ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Pasal 11 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menyebut setiap badan publik wajib mengumumkan sekurang-kurangnya; informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik.

"Salah satunya adalah daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundangan-undangan, keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan (Ayat 1 huruf f angka 1)" ujarnya.

Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2