Isu Sosok Atur Proyek dan Solusi untuk Rumah TNI-Polri Muncul di Rapat DPR

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 17:22 WIB
Politikus Gerindra Andre Rosiade (Jeka Kampai/detikcom)
Foto: Politikus Gerindra Andre (Jeka Kampai/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre menyebut ada perempuan mafia yang bercokol di Kementerian BUMN. Perempuan ini sangat berkuasa dan perlu dienyahkan. Siapa dia?

"Tolong, saya tidak ingin menyebut nama," kata Andre dalam rapat di ruang Komisi VI DPR, sebagaimana disampaikan kepada wartawan, Senin (17/2/2020).

Andre berbicara mengenai kerja-kerja BUMN dalam menangani proyek negara. Perempuan yang dimaksud Andre tersebut bisa mengatur proyek. Namun Andre mengatakan dia bukan pejabat, entah yang Andre maksud pejabat adalah pejabat negara atau pejabat swasta, kurang begitu jelas.

"Tapi karena ini bukan pejabat, saya nggak mau menyebut. Kurang keren saya membesarkan nama dia. Tapi yang pasti, bapak-bapak tahu itu, ada perempuan yang bisa atur-atur proyek di tempat bapak," kata Andre.

Perempuan tersebut punya kekuatan mengatur proyek. Perempuan itu bukan pejabat. Ciri selanjutnya, perempuan itu punya ciri fisik tertentu.

"Perempuan ini rambutnya berwarna. Bapak-bapak sudah paham, rambutnya berwarna khusus," kata Andre soal sosok misterius itu.

Andre menyebut perempuan itu sebagai mafia. Semua orang di BUMN harus mewaspadainya. Dia mempersilakan semua orang untuk menebak-nebak, siapa gerangan perempuan itu. "Saya minta ini tolong dipastikan, jangan ngatur-ngatur proyek di tempat bapak. Nggak ada mafia yang boleh ngatur proyek di tempat bapak," kata dia.

Pria dari Sumatera Barat ini berbicara banyak hal soal BUMN. Dia mengemukakan sikap tidak setuju soal holding BUMN Karya karena itu bakal menyebabkan ada yang tidak bisa mendapatkan proyek lagi. Kedua, dia ingin Hutama Karya meminta ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk dapat mengelola jalan tol yang selama ini dikuasai swasta.

"Banyak konsesi jalan tol yang sebenarnya yang dimiliki swasta itu sudah habis, itu tolong pemerintah mengambil alih kembali konsesi itu untuk diserahkan ke negara," kata Andre.

Dia juga mendorong proyek-proyek BUMN memakai semen produksi dalam negeri, bukan semen impor China. Andre juga menyoroti soal impor baja yang begitu mudah dilakukan pada era pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi. Namun kini, kondisinya sudah berubah.

"Ya kita tahu baja itu bapak impor karena memang lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena memang pemerintah kita memang antek aseng dan asing kemarin, Pak, periode yang lalu ini. Menteri perdagangannya memberikan kemudahan impor baja itu dengan Permendag 22 Tahun 2018, dan sekarang Permendag sudah baru, Permendang 110 Tahun 2018, ditambah kami di Komisi VI sudah membukukan Permenperin 32 dan 35," tutur Andre.

Selanjutnya
Halaman
1 2