.webp)
Partai Demokrat mempertanyakan usulan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo soal dana pensiun ASN sebesar Rp 1 miliar. Demokrat meragukan usul tersebut karena ekonomi Indonesia saat ini dinilai sedang sulit.
"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah begini, pajak lagi di luar target. Uangnya dari mana itu?" kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Menurut Syarief, usulan tersebut tetap harus dikonsultasikan dengan DPR. Syarief kembali mempertanyakan dari mana negara memiliki uang untuk dana pensiun itu sementara rasio utang terus meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya tapi kan harus konsultasi dengan DPR ya kan. Sekarang uangnya dari mana? Dari pinjaman? Debt ratio-nya naik lagi. Sekarang aja udah mau 30 persen, apa mau naikin jadi 31 persen? Minjem itu pakai yang produktif," ujarnya.
Di sisi lain, Syarief tak keberatan dengan usulan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, Syarief mengingatkan pemerintah tetap berpikir rasional dalam mengambil kebijakan.
"Boleh boleh saja, prinsipnya boleh, itu kan untuk kesejahteraan, maksudnya supaya pegawai yang pensiun itu bisa berusaha ya kan. Itu juga meningkatkan ekonomi. Tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana?" tanya Syarief.
"Bagi saya sih bagus-bagus saja kan kewajiban kita kan untuk mensejahterakan rakyat, ya kan. Tapi harus rasional berpikir, asal uangnya ada. Kecuali kalau meminjam lagi," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. Ia mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan serta pihak Bank Tabungan Negara (BTN).
"Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2).
(azr/dhn)
