.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut dokumen 'tahanan politik' dari tim Veronica Koman tidak jelas. Apa kata Mahfud?
"Biasa, cuma nama, ABCD, dan itu tidak dijelaskan kasus apa. Anda kasih daftar nama tahanan politik, bisa saja kriminil biasa. Semua ada alamat tercatat nanti di Polri. Di situ nggak ada," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Mahfud tidak mempermasalahkan kekecewaan BEM UI. Sebab menurutnya, kepolisian pasti sudah memiliki daftar nama tahanan politik di Papua yang lengkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya biasalah begitu-begitu, kalau hal seperti itu hal kecil sajalah. Kan sudah tercatat di polisi, untuk apa kasih hal-hal seperti itu?" ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan, dokumen daftar 'tahanan politik' hanya menyebutkan daftar nama dan umur. Mahfud tidak mengetahui apakah daftar nama tersebut sesuai dengan data yang dimiliki kepolisian.
"Ya nggak tahu, kan dia ngasih cuma sebut nama dalam kurung umur. Nanti dicek dulu di polisi dan polisi pasti punya dasar hukum apakah ini kriminil, tahanan politik, orang Papua atau bukan," tuturnya.
BEM UI sangat menyayangkan aksi Mahfud yang menyebut data itu tidak jelas. Padahal, menurut BEM UI, saat dia dan teman-teman lainnya menyerahkan dokumen itu ke Mahfud, Mahfud mengatakan akan menindaklanjuti data itu dan tidak ada komentar negatif dari Mahfud.
"Kami sangat menyayangkan tanggapan tersebut. Ungkapan Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam yang menyebutkan penyampaian informasi data pelanggaran HAM sebagai sampah, merupakan hal yang sudah tidak patut dilontarkan oleh pejabat negara yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi kemanusiaan, terlebih pernyataan data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," kata Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho saat dihubungi, Selasa (18/2).
