Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dokumen aktivis Veronica Koman yang diserahkan BEM UI kemarin tidak jelas. BEM UI menyayangkan sikap Mahfud itu.
"Kami sangat menyayangkan tanggapan tersebut. Ungkapan Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam yang menyebutkan penyampaian informasi data pelanggaran HAM sebagai sampah, merupakan hal yang sudah tidak patut dilontarkan oleh pejabat negara yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi kemanusiaan, terlebih pernyataan data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Fajar Adi Nugroho saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).
Fajar menerangkan bahwa nama-nama yang terdapat dalam dokumen itu bukan hanya sekadar huruf semata. Dia menginginkan nama-nama tersebut mendapatkan perlindungan dari negara.
"Padahal nama-nama tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan, mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," ujarnya.
Dia sangat menyayangkan aksi Mahfud yang menyebut data itu tidak jelas. Padahal, menurut Fajar, saat dia dan teman-teman lainnya menyerahkan dokumen itu ke Mahfud, Mahfud mengatakan akan menindaklanjuti data itu dan tidak ada komentar negatif dari Mahfud.
"Selain itu data tersebut sudah dinyatakan oleh beliau untuk ditindaklanjuti pada saat ditemui kemarin pagi, dan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu Prof Mahfud juga telah melihat dokumen yang kami berikan, tapi tidak ada tanggapan yang langsung diberikan kepada kami," tuturnya.
