Pengurus Gereja di Kepri Dipolisikan, Komisi VIII DPR: Musyawarah Lebih Baik

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 07:50 WIB
Kondisi Gereja Paroki Katolik Santo Joseph di Karimun, Kepri, yang renovasinya ditolak ormas (Dok. Istimewa)
Foto: Kondisi Gereja Paroki Katolik Santo Joseph di Karimun, Kepri, yang renovasinya ditolak ormas (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Salah seorang pengurus Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Romeskus Purba, dilaporkan ke polisi di tengah polemik renovasi gereja tersebut. Komisi VIII DPR menilai seharusnya penyelesaian masalah terkait rumah ibadah mengedepankan pendekatan musyawarah, bukan pendekatan hukum.

"Seharusnya penyelesaian masalah rumah ibadah tidak dilakukan melalui pendekatan hukum. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan harus dikedepankan," kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Senin (17/2/2020) malam.

Pengurus Gereja di Kepri Dipolisikan, Komisi VIII DPR: Musyawarah Lebih BaikWakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily (Foto: dok. Pribadi)



Terlebih lagi, menurut Ace, Gereja Katholik Paroki Santo Joseph di Karimun ini sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu dan hanya dilakukan renovasi. Ia menilai langkah penyelesaian masalah dengan pendekatan musyawarah akan lebih baik dibanding jalur hukum.

"Langkah musyawarah secara kekeluargaan akan lebih baik daripada melaporkan ke pihak kepolisian," sebut Ace.

Selain itu, Ace mengatakan jika pemerintah daerah (Pemda) telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harusnya masalah seperti ini tak terjadi. Sebab, FKUB merupakan wadah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi antar pemeluk agama.

"Andai Pemerintah Daerah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi antar pemeluk agama, masalah seperti ini tak seharusnya terjadi," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2