Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom, Senin (17/2/2020), sistem ini membuat hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang dapat masuk ke ruang pelayanan. Utamanya para pemohon jasa keimigrasian seperti pemohon paspor yang telah mendapatkan kode booking antrean online sesuai waktunya ataupun warga negara asing yang ingin mengurus izin keimigrasiannya.
Bagi pendamping disabilitas, lansia, ibu hamil dan balita tetap diperbolehkan masuk ke ruang pelayanan untuk menemani. Alhasil, calo atau orang yang tak punya kepentingan tidak bisa masuk ke ruang pelayanan, tetapi diberikan ruang khusus yang tentu berbeda.
Strateginya, pemohon layanan keimigrasian WNI akan diberikan kartu akses berwarna kuning sedangkan WNA kartu berwarna hijau yang dapat digunakan untuk masuk dan keluar ke ruang pelayanan melalui autogate sesuai dengan namanya yaitu "PINTER". Lalu pendamping akan diberi kartu warna biru dengan menukar identitas miliknya.
Loker pengambilan paspor pun terpisah dari ruang pelayanan, sehingga memudahkan saat proses pengambilan.
Sistem PINTER ini diprakarsai oleh Jamaruli Manihuruk selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Jamaruli berharap lewat sistem ini bisa dengan pintar mencegah gangguan keamanan dan segala bentuk korupsi seperti percaloan yang mungkin terjadi di area pelayanan.
Apalagi, kata dia, sebagai satuan kerja yang telah mendapatkan gelar Wilayah Bebas dari Korupsi, Imigrasi Jakarta Selatan harus terus berusaha berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Ke depan, tentunya sistem ini akan terus mengalami evaluasi untuk terus lebih baik. Semoga dengan adanya Pintu Imigrasi (nan) Tertib ini dapat memperkuat citra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan sebagai satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga dapat menjadi percontohan bagi Kantor Imigrasi lainnya," ujar Jamaruli.
Patrick, salah satu pegawai di bagian pelayanan paspor juga ikut merasakan langsung perubahan ini dan turut merasa senang.
"Saya senang, pemohon jadi lebih teratur dalam alur masuk dan keluar. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke ruang pelayanan begitu saja," ujarnya.
Tak terkecuali masyarakat yang juga merasa sistem ini sangat baik diterapkan karena mencegah proses percaloan yang mungkin dapat terjadi di dalam kantor. Salah satunya yang disampaikan oleh salah satu pemohon, Reza Herdaning Putra.
"Menurut saya, alur yang dibuat sudah termasuk baik untuk antisipasi calo, simpel prosesnya. Informasi yang diberikan oleh humas atau duta layanan sangat membantu mempermudah proses, sehingga ini juga mengurangi orang yang datang untuk terjebak dalam percaloan," ujarnya. (prf/ega)
