.webp)
Lembaga Indo Barometer melansir hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang paling sukses menangani persoalan banjir. Dari hasil survei Ahok mendapat suara responden sebesar 42 %.
Angka ini di atas Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan suara responden sebesar 25 %. Bahkan sangat jauh di atas Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan yang hanya memperoleh 4,1 %. "Banjir, paling banyak dianggap berhasil Ahok," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Selain masalah banjir, hasil survei Indo Barometer Ahok juga unggul sebagai gubernur yang berhasil mengatasi masalah kemacetan. Sementara Jokowi unggul pada masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil survei ini pun disambut beragam politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Partai penyokong Anies seperti Gerindra menyatakan hasil survei itu tidak bisa dijadikan pedoman karena tidak berdasarkan data.
"Data-data yang ada sesungguhnya penanganan banjir di era Pak Anies itu lebih baik dibandingkan pimpinan sebelumnya. Data-data yang mengatakan seperti itu," ujar anggota Fraksi Gerindra, Syarif.
Syarif juga menyebut survei itu hanyalah bentuk opini untuk menjatuhkan kredibilitas Anies di mata masyarakat. Sementara anggota Fraksi PDIP, Ida Mahmudah menyatakan sebaliknya. Menurut Ida, penanganan banjir era Gubernur DKI Anies Baswedan terlihat tidak terkonsep.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan publik lebih mengapresiasi kinerja Ahok karena mantan Bupati Belitung Timur itu terlihat agresif dalam penanganan banjir. Termasuk soal pelebaran sungai dan menggusur pemukiman di sepanjang bantaran sungai.
"Zaman Ahok memang lebih banyak terlihat pada publik bagaimana sungai dilebarkan, untuk itu juga pemukiman digusur. Karena itu Ahok mungkin dinilai lebih punya agresifitas," ujar Adi.
Sementara Leo Agustino, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten menambahkan belakangan terutama dalam pemerintahan Gubernur Anies, dalam benak publik terekam kondisi banjir di ibu kota semakin parah.
Pasalnya sejak awal tahun sampai saat ini setiap minggu selalu ada berita soal banjir khususnya di Jakarta. "Saya kira ada kekecewaan atau rasa tidak puas atas kinerja Anies menangani banjir terutama tahun ini. Mereka menilai bahwa masalah banjir dapat diatasi secara baik pada masa Ahok, bukan masa Anies," ujar Leo.
Namun Adi menilai angka 4 % yang didapatkan Anies itu membuat publik juga bertanya-tanya. Seakan-akan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak pernah melakukan terobosan apapun.
"Seolah-olah Anies ini nothing. Ga kerja dan hanya jadi gubernur kata-kata. Tidak ngapa-ngapain. Padahal waktu Jokowi dan Ahok jadi Gubernur banjir juga sampai Istana dan merendam HI," ujar pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Karena itu, menurut Adi, Gubernur Anies sebaiknya mengklarifikasi dengan membuka data dan fakta apa yang sudah dilakukan dalam penanganan banjir di Jakarta. Sepanjang Anies maupun bawahannya tidak terbuka maka persepsi publik akan tetap melekat bahwa Anies memang tidak bekerja apapun soal banjir.
"Anies dan Pemprov DKI tidak bisa berprinsip apa yang sudah dikerjakan hanya Tuhan yang saja tahu. Warga DKI berhak tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Anies dan stafnya," kata Adi. "Ini juga penting untuk menghilangkan kesan yang telah menegasikan kerja Anies selama ini."
"Kalau dia sudah bekerja maksimal dan sudah berbuat sesuatu perlu melakukan klarifikasi, bantahan, dan jawaban. Kalau ini dibiarkan akan blunder juga. Dia dianggap mengamini temuan survei ini. Ini angka merah. Ibaratnya kalau sekolah Anies ga naik kelas. Harus ngulang."
Sayangnya, mantan Rektor Universitas Paramadina itu, menurut Adi cenderung hanya menjawab hal-hal yang sifatnya umum. Anies selama ini terlihat enggan menjawab langsung kritik yang ditujukan padanya. "Dia selalu tidak pernah menjawab segala kritik yang to the point menyerang dirinya," kata Adi.
Sebagai contoh, saat Donny Andy Saragih ditunjuk sebagai Direktur Utama PT TransJakarta. Dalam hitungan hari, putusan itu lantas dianulir karena ternyata Donny berstatus terpidana kasus penipuan. Gubernur Anies selalu menghindari pertanyaan terkait alasannya menunjuk Donny yang terbelit kasus hukum.
Begitu juga ketika soal rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam surat izin pelaksanaan Formula E di Monas mengemuka. Anies memilih melimpahkan masalah itu pada bawahannya. Belakangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut TCAB dalam surat itu hanya persoalan salah ketik belaka.
Sikap Anies ini dalam pandangan Adi tidak cocok sebagai seorang pemimpin yang diproyeksikan sebagai salah seorang kandidat kuat calon presiden mendatang. "Saya kira Anies harus lebih terbuka pada publik."
