Bingungnya PKS Omnibus Law Mungkinkan Jokowi Ubah UU Lewat PP

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 09:27 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

PKS mengomentari salah satu isi omnibus law Cipta Kerja, yang memberi kewenangan presiden ubah Undang-undang dengan peraturan pemerintah (PP). Bagi PKS, aturan itu aneh karena mengubah UU merupakan domain dari legislatif.

"Ide tentang Presiden bisa mengubah undang-undang dengan PP aneh. Level UU di atas PP. UU domainnya legislatif," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu (16/2/2020) malam.

Bagi Mardani, publik perlu mencermati isi Omnibus law tersebut karena bisa mengubah peraturan yang sudah ada. "Dampaknya signifikan," ucap Mardani.

Selain itu, Mardani mengkritik proses omnibus law secara umum. Ada hal-hal yang disebut
Mardani aneh.


"Untuk bab omnibus law terasa kian aneh. Selain mazhab yang tidak jelas, mestinya UU induk tidak dimasukkan dan tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang direvisi," ucap Mardani.

Diberitakan, Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR-Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Tonton juga Begini Proses Usai Draf Omnibus Law Cipta Kerja Diterima DPR RI :

Selanjutnya
Halaman
1 2