Ray Rangkuti Curiga MPR Sudah Putuskan Amandemen UUD 1945-GBHN

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 15:18 WIB
Ray Rangkuti
Ray Rangkuti (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meyakini MPR telah memutuskan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ray menilai persentase keputusan pada pimpinan MPR ada pada angka 80 dan 20 persen.

"Kita belum tahu persis seluruhnya karena bertemu dengan pimpinan MPR posisinya bisa beda-beda juga. Kalau Pak Syarief (Wakil Ketua MPR) kita tahu posisinya agak netral, artinya bisa lanjut (amandemen) bisa tidak. Tapi mungkin untuk unsur pimpinan yang lain ceritanya 80-20 persen, 80-nya itu harus amandemen, amandemennya itu GBHN. Sebesar 20-nya ya masukan-masukan terkait dengan bunyi dari amandemen ini," ujar Ray dalam diskusi 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba' di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Ray juga menyoroti sosialisasi amandemen UUD 1945 dan GBHN yang kerap dilakukan oleh pimpinan MPR ke berbagai daerah. Dia menilai sosialisasi itu dilakukan untuk meminta masukan pokok-pokok amandemen itu.

"Jadi bukan lagi mengambil atas pandangan dan pendapat publik soal apakah kita mau amandemen atau tidak. Ini tidak, harus amandemen dan GBHN. Cuma kalau kita mau amandemen GBHN mau diapakan sebetulnya bentuknya seperti apa, itulah sebagian yang saya lihat dari unsur pimpinan MPR yang sedang melakukan sosialisasi," katanya.

Ray menduga sosialisasi itu bukanlah untuk menampung aspirasi rakyat. Namun MPR sudah memiliki keputusan sendiri untuk melakukan amandemen UUD 1945.

"Jadi bukan lagi sosialisasi dalam konteks menampung aspirasi. Ini kan tema besarnya amandemen atau tidak. Nah, kalau amandemen, apa poin-poinnya, itu pandangan Pak Syarief, tapi yang yang lain kelihatan bukan lagi amandemen atau tidak. Sudah diputuskan oleh MPR harus amandemen," tegas Ray.

Ray menyatakan tuduhan yang dia layangkan itu bukanlah tanpa dasar. Dia kemudian menyinggung merapatnya Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah bentuk persetujuan untuk dikembalikannya GBHN.

"Kita bisa cek kok di berbagai pernyataan mereka misalnya kalau kita lihat apa alasan mendasar dari koalisi Jokowi dan Prabowo, salah satunya mereka kan titik temunya sama-sama ingin GBHN, sama-sama ingin amandemen," sebut Ray.

Selain itu, Ray menyebut sosialisasi yang dilakukan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo sudah pada tahap sosialisasi amandemen akan dilakukan. Amandemen UUD 1945 yang dimaksud Ray poin utamanya adalah GBHN.

"Jadi sebagaimana yang lain antara yang lain sudah pada posisi. Saya kira juga beberapa road show yang dilakukan oleh Pak Bambang Soesatyo (Ketua MPR) sudah pada tahap amandemen sudah harus dilakukan, tapi modelnya seperti apa nah itulah yang dimintakan, tapi amandemennya harus terjadi. Amandemen apa? Amandemen GBHN-nya. Amandemen yang lain tidak," jelasnya.

Tonton juga video Peneliti LIPI: UUD 1945 Bukan Alquran, Boleh Diamandemen:

Selanjutnya
Halaman
1 2