Pakar Minta GBHN Dikaji Secara Komprehensif dalam Amandemen UUD 1945

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 15:11 WIB
Syarif Hasan berbicara dalam diskusi. (Lisye SR/detikcom)
Jakarta -

Pakar hukum tata negara Profesor Juanda berharap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikaji secara komprehensif. Dia berharap rencana tersebut tidak hanya menjadi kepentingan elite politik.

"Soal perubahan konstitusi, di setiap negara demokrasi, itu adalah sebuah keniscayaan. Itu yang perlu kita pahami, jangan sampai kawan-kawan MPR melakukan sebuah pemikiran ini menyalahi konstitusi," ujar Juanda saat diskusi 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba' di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Juanda mempertanyakan alasan perlunya GBHN itu. Dia berharap rencana tersebut tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik.

"Pertanyaan saya apakah itu (GBHN) satu-satunya yang perlu diubah? Supaya tidak ada kesan yang elitis dan kepentingan partai. Benar tadi kata pak Syarief Hasan tadi, walaupun belum menyeluruh, ini sebuah mekanisme perubahan yang komprehensif," katanya.

Apabila perubahan itu benar terjadi, Juanda berharap ada kajian secara menyeluruh. Dia meminta MPR melibatkan berbagai pihak.

"Kalau memang mau melakukan perubahan, kita kaji secara komprehensif dari berbagai aspek. Karena itu, undang berbagai kalangan sesuai dengan paparan dan bidangnya," ucapnya.

"Jangan sampai nanti terus bergulir bahwa wacana amandemen sekadar wacana kepentingan politik elite," imbuhnya.

Juanda juga menanyakan arah sistem politik di Indonesia dengan dihidupkan kembali GBHN. Apakah akan mempertahankan sistem presidensial, parlementer, atau gabungan kedua sistem itu.

"Oleh karena itu, saya kira jalan tengah, arah kita mau ke mana sebagai bangsa yang selagi modern dengan konstitusi yang sekarang apakah kita mau memperkuat sistem presidensial atau memang memperkuat sistem parlementer atau gabungan. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab," ujarnya.

Simak juga video Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu:

[Gambas:Video 20detik]

(lir/asp)