Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU dengan PP, Ahli: Aneh dan Inkonstitusional

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 14:55 WIB
Jimmy Usfunan
Jimmy Usfunan (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Omnibus law yang dibanggakan pemerintah sangat mengejutkan. Salah satunya RUU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah UU dengan peraturan pemerintah (PP), bukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan PP dalam mengubah ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan UU lainnya merupakan ketentuan yang aneh dan inkonstitusional," kata ahli hukum Universitas Udayana, Denpasar, Jimmy Z Usfunan, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (16/2/2020).

Penilaian Jimmy bukannya alasan. Ia menyodorkan sedikitnya lima alasan. Pertama, secara hierarki, dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP berada di bawah UU, sehingga tidak bisa PP mengubah substansi UU.

"Kedua, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga karakter PP hanyalah peraturan perundang-undangan yang bersifat delegataris, mendapatkan delegasi dari UU. Karena itu, hanya mengatur hal-hal lebih teknis sebagai perintah dari UU," ujar Jimmy.

Ketiga, UU memiliki karakter peraturan yang mengatur kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan batasan hak warga negara, sehingga bukan eksklusif kewenangan presiden, melainkan harus mendapatkan persetujuan DPR sebagai representasi rakyat.

"Tidak masuk akal jika PP, yang merupakan kewenangan presiden, mengubah substansi suatu UU yang dibentuk oleh presiden dan DPR," beber Jimmy.

Tonton juga video Mahfud Pastikan Publik Berhak Tahu Isi Draf Omnibus Law:

Selanjutnya
Halaman
1 2