Prof Gayus Beberkan Cara Pencabutan Kewarganegaraan Eks WNI ISIS

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 16 Feb 2020 09:51 WIB
gayus lumbuun
Prof Gayus Lumbuun (ari/detikcom)
Jakarta -

Begawan hukum Prof Gayus Lumbuun menegaskan dirinya menolak keras ISIS dan segala bentuk teror. Namun, mantan hakim agung itu mengingatkan pemerintah agar tetap melakukan tindakan hukum sesuai prosedur hukum terhadap WNI yang ikut ISIS dan kini terkatung-katung di Suriah.

"Keputusan Ratas Presiden Jokowi untuk menolak kembalinya 600 an orang eks ISIS sudah sangat tepat. Hal itu merupakan kewenangan Pemerintah untuk mencegah eks ISIS masuk kewilayah RI. Termasuk pencegahan masuknya eks ISIS melalui berbagai negara sebagai pintu masuk wilayah RI demi terjaminnya keamanan negara dan rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 jutaan," kata Gayus saat berbincang dengan detikcom, Minggu (16/2/2020).

Meski keputusan pemerintah sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai prosedur hukum. Di mana pengaturan permasalahan terkait diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang UU Keimigrasian, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Konvensi Internasional 1933 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2007. Dalam regulasi di atas, diatur tentang tata cara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran berbagai UU dan peraturan.

"Keputusan hukum atas hal-hal tersebut adalah wilayah pengadilan melalui pemeriksaan dalam proses persidangan yang independen dan merdeka untuk memberikan keadilan yang seutuhnya," papar dosen Kajian Terorisme Universitas Indonesia itu.

Eks Presiden ISIS Indonesia Bicara Soal Kepulangan WNI Eks ISIS:

Selanjutnya
Halaman
1 2