Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti sumber dana pendidikan yang didapat pemerintah daerah. Menurut Ledia, pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bisa memberikan pemahaman kepada pemda agar tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat.
"Saya mau ngasih PR ke Pak Erlangga (Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud), harus banyak ngobrol sama pemda. Kenapa? Karena alokasi 20 persen jangan ngandelin dari pusat," ujar Ledia dalam diskusi Polemik 'Skema Dana Bos, Kenapa Diubah?' di Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).
Ledia menyebut semua pemda harus berupaya sendiri untuk memenuhi 20 persen dana pendidikan. Dengan demikian, dia meyakini akan muncul kemandirian dari setiap pemda.
"Harus ada banyak dari daerah sendiri, sehingga nanti kalau dijumlah dari 20 persen karena alokasi dari daerah sendiri, mereka memang kuat," ucap Ledia.
Tidak hanya terkait dana pendidikan, Ledia juga meminta Kemendikbud memperhatikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk guru honorer. Menurutnya, saat ini banyak daerah yang tidak mau mengeluarkan NUPTK.
"Kedua, perlu ngobrol soal NUPTK karena banyak daerah yang tidak mau mengeluarkan NUPTK itu. Karena takut harus bertanggung jawab ngasih honor, tunjangan. Karena ketidaksiapan," tuturnya.
Tonton juga Gandeng Google, Kemendikbud Inginkan Sekolah Bebas Cyberbullying :
