Omnibus Law: Jalankan Perda yang Dicabut Presiden, Gubernur Tak Digaji

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 14 Feb 2020 14:56 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Andhika/detikcom)
Jokowi (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

Omnibus law RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan Presiden untuk mencabut Perda bermasalah. Bila masih tetap dijalankan, maka gaji kepala daerah hingga anggota DPRD tidak dibayarkan.

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2), dikenai sanksi," demikian bunyi RUU Cipta Kerja sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/2/2020)/

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

"Sanksi administratif sebagaimana dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Video Begini Proses Usai Draf Omnibus Law Cipta Kerja Diterima DPR RI :

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2