Minta PNS Berpolitik Lagi, Golkar Tidak Konsisten

Yogyakarta - Keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kembali ke dunia politik dinilai tidak konsisten. Sebab Partai Golkar setelah tahun 1999 justru yang mengusulkan agar PNS netral."Keputusan tersebut saya nilai tidak konsisten dan justru kontradiktif. Keputusan ini justru akan membahayakan bagi Golkar sendiri. Malah-malah nanti bisa jadi bumerang," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Riswanda Imawan ketika dihubungi detikcom, Kamis (1/12/205).Selain tidak konsisten kata Riswanda, usulan agar PNS boleh berpolitik menunjukkan bila Golkar tidak berubah dan tidak percaya diri. Golkar juga tetap ingin melakukan hegemoni terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Usulan itu juga menunjukan Golkar tidak konsisten sebab pada masa lalu justru yang mengusulkan agar PNS netral."Saya menilai Rapimnas kemarin lebih banyak membawa angin negatif daripada angin positif," kata guru besar ilmu politik Fisipol UGM itu.Menurut dia, kalau Jusuf Kalla selaku ketua umum Partai Golkar kemudian beralasan bahwa yang terjun ke politik saat ini hanya kalangan swasta dan pengusaha itu hanya sebuah pembelaan, di samping berusaha kembali memainkan birokasi Indonesia. Apabila ide-ide tersebut diteruskan justru akan membahayakan Partai Golkar di masa depan. Dalam kondisi seperti ini nanti akan muncul Golkar faksi Akbar Tanjung sebagai penyelamat. Sebab saat ini di Golkar sudah ada faksi Kalla dan Akbar," tegas Riswanda.Ditanyakan mengenai keputusan memberikan penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto. Ia mengatakan keputusan itu menunjukkan bila Golkar tidak bisa lepas dari bayang-bayang Soeharto dan keluarga Cendana. "Meski itu haknya Golkar tapi keputusan itu melawan arus. Sebab sampai sekarang kasus-kasus Pak Harto tidak pernah ditangani," katanya. (mar/)