Sultan Tak Setuju PNS Berpolitik

Yogyakarta - Usulan Partai Golkar untuk menarik kembali kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke kancah politik praktis menuai kecaman. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak setuju bila PNS ikut terjun ke dunia politik. PNS itu harus netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Apabila masuk ke dunia politik praktis akan menimbulkan perpecahan.Hal itu dikatakan oleh Sri Sultan menjawab pertanyaan wartawan seusai acara peluncuran Yogyakarta Library for All di Bangsal Kepatihan kompleks kantor Gubernur DIY Jl Malioboro Yogyakarta, Rabu (30/11/2005)."Saya jelas tidak setuju kalau PNS itu kembali seperti dulu, terlibat dalam kegiatan politik praktis," tegas Sultan.Sultan mengkhawatirkan apabila PNS dibawa kembali dalam kancah politik praktis akan membahayakan persatuan. Karena dengan masuknya PNS ke politik praktis, justru bisa menimbulkan perpecahan dan PNS akan terkotak-kotak. Kondisi PNS seperti sekarang ini sudah cukup bagus, hak-hak politik PNS sudah terlindungi. "Mereka tetap bisa ikut mencoblos baik dalam pemilu maupun Pilkada. Tapi kalau kemudian dibawa-bawa seperti dulu lagi, tentu dampaknya cukup besar, bisa menimbulkan perpecahan," kata Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar itu.Menurut dia, pada masa reformasi lalu sangat besar desakan agar PNS netral dalam berpolitik. Tuntutan itu itu bertujuan melindungi PNS agar tetap profesional dalam melayani masyarakat. Bila PNS akan terlibat ke politik, saat ini sudah diatur secara tegas lewat undang-undang. "Semua pihak hendaknya menjunjung tinggi aturan yang ada," katanya.Namun Sultan mengaku tidak tahu persis suasana yang terjadi dalam Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu sehingga memunculkan usulan agar PNS boleh masuk ke politik praktis kembali. Wacana keinginan Golkar untuk membawa PNS masuk ke wilayah politik, memang sempat muncul. Namun keinginan itu tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang menghendaki agar PNS netral. "Sekarang PNS sudah netral, jangan kemudian ditarik lagi ke wilayah politik. Kalau birokrasi dan PNS ditarik lagi, bisa muncul perpecahan nanti," tegas suami GKR Hemas itu. (mar/)