Round-Up

Penolakan Renovasi Gereja di Kepri Masuk Radar Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 20:34 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Andhika/detikcom)
Presiden Joko Widodo (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau, masuk radar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta para menterinya turun tangan menyelesaikan persoalan itu.

Kasus penolakan itu mencuat kala terjadi keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph pada 6 Februari 2020. Keributan dipicu kesalahpahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan.

Padahal gereja memang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat itu, sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras.

Penolakan Renovasi Gereja di Kepri Masuk Radar JokowiRicuh di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Tanjung Balai Karimun. (Screenshot video viral)

Rupanya, sebelumnya gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan Aliansi Peduli Karimun (APK). Mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini.

"(APK) menolak IMB itu dan menuntut supaya Pak Bupati mencabut IMB. IMB itu kan sudah keluar tiga bulan lalu. permohonannya sudah dari delapan tahun. Setelah IMB keluar, ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dilakukan renovasi total di situ. Karena keluar dari pelabuhan itu kan nampak gereja itu, jadi dianggap mengubah ikon," kata Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto saat dihubungi, Kamis (6/2/2020).

"Dan dari pihak pemerintah sudah menawarkan dilakukan relokasi. Gereja ditawarkan lahan lebih luas. Dan gereja lama bisa diperbaiki dan dijadikan sebagai cagar budaya karena memiliki nilai sejarah," kata dia.

Dialog pun beberapa kali dilakukan. Terakhir, kemarin, Selasa (11/2), Kementerian Agama melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN.