Kader PDIP Aceh Imran Mahfudi menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Mahkamah Partai ke PN Banda Aceh. Gugatan itu berkaitan dengan Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Aceh beberapa waktu lalu.
Gugatan sengketa internal partai tersebut didaftarkan ke PN Banda Aceh dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA. Gugatan dilayangkan pada Selasa (11/2/2020) kemarin.
"Saya telah mendaftarkan gugatan sengketa internal partai terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Prov Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah terregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA," Imran kepada detikcom, Rabu (12/2/2020).
Dalam provisinya, Imran meminta PN Banda Aceh menangguhkan pemberlakuan SK TERGUGAT I Nomor 33/KPTS-DPD/DPP/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh 2019-2024 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara aquo.
Dia juga meminta PN Banda Aceh menyatakan kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh masih sah dipimpin oleh H Karimun Usman selaku Ketua, Rifki Tajuddin selaku Sekretaris dan Farid Reza Firmandez selaku Bendahara, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara aquo.
Sementara, dalam pokok perkaranya, Imran meminta PN Banda Aceh membatalkan keputusan Konferda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2019. Dia juga meminta Kongres V PDIP di Bali yang digelar pada 8-10 Agustus 2019 tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
"Persoalan yang menjadi alasan diajukannya gugatan ke pengadilan adalah terkait masalah pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh pada Agustus tahun lalu," katanya.
