Terkait status kewarganegaraan, memang Arsul menyadari status para WNI itu telah hilang bila bergabung dengan ISIS. Namun, Arsul mempertanyakan apakah aturan tersebut dapat berlaku dan dipergunakan bagi para anak-anak WNI eks ISIS.
"Kalau kita zakelijk (hak kebendaan) menerapkan ketentuan UU Kewargenegaraan kita maka mereka yang bergabung tentara asing seperti pasukan ISIS itu memang kehilangan status WNI-nya. Tetapi pertanyaannya apakah untuk anak-anak mereka yang masih dibawah umur maka aturan di UU tersebut bisa juga langsung dipergunakan?" imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
(rfs/idn)
