.webp)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memahami keputusan pemerintah yang tak akan memulangkan WNI eks ISIS demi keamanan nasional. Namun, PPP meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat apakah keputusan tersebut juga menutup pintu bagi perempuan dan anak-anak WNI eks ISIS untuk kembali ke RI.
"Pemerintah perlu memperjelas apakah keputusan tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) tersebut berarti juga menutup pintu bagi kepulangan istri dan anak-anak mereka yang masih kecil atau dibawah umur, atau hanya bagi FTF-nya saja. Ini agar nanti tidak timbul perbedaan pandangan atas kebijakan yang diambil," kata Sekjen PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Selasa (11/2/2020) malam.
Arsul mengatakan dari rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri menyebutkan, banyak FTF yang sudah tewas. Sementara istri dan anak FTF yang masih hidup. Mereka lah yang menurut Arsul, saat ini tinggal di sejumlah kamp di Suriah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan WNI Eks ISIS!:
Terkait status kewarganegaraan, memang Arsul menyadari status para WNI itu telah hilang bila bergabung dengan ISIS. Namun, Arsul mempertanyakan apakah aturan tersebut dapat berlaku dan dipergunakan bagi para anak-anak WNI eks ISIS.
"Kalau kita zakelijk (hak kebendaan) menerapkan ketentuan UU Kewargenegaraan kita maka mereka yang bergabung tentara asing seperti pasukan ISIS itu memang kehilangan status WNI-nya. Tetapi pertanyaannya apakah untuk anak-anak mereka yang masih dibawah umur maka aturan di UU tersebut bisa juga langsung dipergunakan?" imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
