.webp)
Partai Golkar setuju dengan langkah pemerintah yang tak akan memulangkan WNI eks ISIS. Golkar menilai tak perlu mengambil risiko jika memang belum memiliki sistem pembinaan kombatan ISIS.
"Keputusan pemerintah sudah sangat tepat untuk tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS. Kebijakan itu sebetulnya justru untuk menjaga agar negara kita tidak terkontaminasi dengan virus terorisme yang telah menjangkit mereka," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (11/2/2020) malam.
Menurut Ace, ISIS secara ideologi tak bisa mati dan melakukan kejahatan lintas negara. Keputusan pemerintah tak memulangkan WNI eks ISIS pun dinilai tepat.
"Selain itu, kita tahu bahwa ISIS secara ideologi tak bisa mati dan merupakan kejahatan lintas batas negara. Karena itu, kebijakan tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS merupakan langkah yang tepat," ujar Ace.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan WNI Eks ISIS!:
Namun, Ace masih menyangsikan nasib para anak-anak WNI eks ISIS. Dalam ingatan anak-anak tersebut, bisa saja masih membekas tentang terorisme.
Maka itu, menurut dia, harus ada rehabilitasi kepada para anak-anak tersebut. Sebab, Ace menilai, jika tidak direhabilitasi, radikalisme akan merasuki anak-anak tersebut sejak dini.
"Kalau tidak, bibit terorisme sudah terkontaminasi pada mereka dari sejak dini," sebutnya.
Ace mengatakan salah satu upayanya adalah anak-anak tersebut dapat dikarantina oleh badan khusus internasional. Usai mereka dinyatakan bersih dari terorisme, itu bisa jadi pertimbangan untuk anak-anak memilih kembali ke Indonesia.
"Bisa saja mereka di karantina terlebih dahulu dengan bersama anak-anak kombatan ISIS ini melalui badan khusus internasional, misalnya UNHCR atau badan internasional lainnya yang menangani korban perang. Setelah mereka betul-betul bersih dari virus terorisme bisa saja dipertimbangkan untuk memilih kembali ke negara asalnya masing-masing," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
