.webp)
PKS setuju dengan sikap pemerintah yang telah memutuskan tak memulangkan WNI eks ISIS. PKS menilai pemerintah harus bersikap hati-hati terhadap pemulangan WNI eks ISIS tersebut.
"PKS apresiasi sikap pemerintah terkait anggota ISIS," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini saat dihubungi, Selasa (11/2/2020).
Menurut Jazuli, soal pemulangan WNI eks ISIS ini bukan perkara sederhana karena mereka dinilai sudah sejak awal memilih keluar dari Indonesia dan menjadi pengikut ISIS. Jazuli meminta masalah ini dikaji secara cermat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pemerintah Cap Teroris WNI Eks ISIS |
"Permasalahan ini perlu dikaji secara hati-hati, cermat, dan terukur. Jangan sampai dampak negatif justru menimpa negara kita akibat penyebaran paham mereka di Tanah Air. Padahal kenyataannya mereka yang terpapar bahkan pernah menjadi kombatan ISIS ini tidak mau secara tegas kembali taat dan tunduk pada Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.
Lebih lanjut, Jazuli menilai penyelesaian permasalahan WNI eks ISIS tidak hanya menjadi masalah Indonesia, tapi juga membutuhkan intervensi PBB. Menurutnya, ISIS sudah menjadi ancaman dunia internasional.
"Karena ISIS sudah menjadi ancaman keamanan internasional, sementara anggota ISIS berasal dari berbagai negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus turun tangan melakukan deteksi, identifikasi, dan karantina (isolasi) serta menyelenggarakan program deradikalisasi agar jangan sampai menyebarkan virus ISIS-nya ke negara masing-masing," ungkap Jazuli.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
Tonton juga Pengamat: UU Tak Mungkinkan RI Hapus Kewarganegaraan Eks ISIS :
(azr/hri)
