.webp)
"Jadi penyusunan kebijakan terhadap berbagai masalah yang tadi itu termasuk belum terlalu tepat sasarannya target yang menjadi arah dari penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan stunting itu," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat pleno dengan Wapres Ma'ruf Amin soal kemiskinan di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Muhadjir menyebut permasalahan yang menghambat itu ada pada data. Sehingga pemerintah akan mempercepat pembangunan Satu Data Indonesia agar mengetahui jumlah penduduk miskin dan stunting.
"Pertama soal data. Karena itu tadi juga ada kesepakatan kita akan segera mempercepat pembangunan Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres No 39 Tahun 2019 dan itu leading sektor adalah bapak Kepala Bappenas dan ini nanti adalah Satu Data Indonesia itu terutama data kemiskinan, stunting itu bisa jadi satu maka kita akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur dan seterusnya," ungkapnya.
Muhadjir mengatakan data tersebut akan dimulai dari tingkat keluarga. Sehingga tiap-tiap kementerian bisa mengakses data tersebut.
"Karena stunting itu basisnya kan keluarga sebetulnya, dan keluarga itu di desa atau di kelurahan. Karena itu nanti semua harus dan kita sedang mempertajam sumber datanya. Sehingga ada data tunggal, kemudian nanti kalau ada data nasional kita akan breakdown ke tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai nanti sampai tingkat kecamatan atau distrik kalau wilayah di Papua, Papua Barat," jelasnya.
Muhadjir menyebut data kemiskinan dan stunting yang ada saat ini masih bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sifatnya masih general dan statistik. Sementara itu, Satu Data Indonesia nanti akan menggabungkan semua data yang ada.
"Data BPS kan sifatnya generik dan itu harus di-breakdown menjadi lebih detail. Tadi itu dipadukan antar statistik dengan geospasial. BPS kan hanya data statistik. Kita perlu data merupakan paduan yang komplit antara data statistik dan data geospasial," sebut Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, data kemiskinan itu akan diperbarui oleh Kementerian Sosial. Sementara semua data tersebut ada di bawah tanggung jawab Bappenas.
"Pemutakhiran data tetap dari BPS, kemudian data kemiskinan kan di Kemensos, sehingga nanti Kemensos-lah yang harus selalu mengupdate, memutakhirkan data, dan itu memang harus terus menerus," kata dia.
"Dan kemudian, sekarang kita upayakan semua kementerian, baik kementerian di bawah Kemenko PMK maupun di luar, termasuk ibu Menteri Keuangan, termasuk PUPR, nanti harus mengacu pada satu data, yang nanti akan menjadi tanggung jawab bapak Bappenas," imbuhnya.
(lir/hri)
