Round-Up

Ramai soal SNI untuk Sepeda Berharga Tinggi

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 21:09 WIB
CHICHESTER, ENGLAND - JULY 28:  A bike wears the name Brompton at the Brompton World Championship folding bike race, which is part of the Orbital cycling festival at Goodwood Motor Circuit on July 28, 2013 in Chichester, England. The race starts with a Le-Mans style sprint to the riders bike, which is then assembled and followed by a 15.2km ride. A strict dress code of jacket and tie applies, with an award going to the most stylishly dressed.  (Photo by Matthew Lloyd/Getty Images)
Foto: Sepeda lipat dari Inggris, Brompton. (Matthew Lloyd/Getty Images)
Jakarta -

Sepeda lipat dari Inggris, Brompton tak bisa sembarangan beredar di Indonesia. Sepeda mahal itu harus punya Standar Nasional Indonesia (SNI).

Polrestabes Surabaya pekan lalu menyita sejumlah sepeda di sebuah toko di Surabaya karena tak ber-SNI. Satu di antaranya adalah sepeda Brompton. Jenis sepeda ini yang beberapa waktu lalu ramai dibahas di kasus penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara.

Aturan soal kewajiban sepeda roda dua memiliki SNI diteken oleh Menteri Perindustrian, kala itu Airlangga Hartarto, di 2018. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 tahun 2018 soal Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib. Di dalamnya, disebutkan jenis-jenis sepeda roda dua termasuk sepeda lipat, yang merupakan jenis Brompton.

Pada dasarnya, Kementerian Perindustrian menyebut tujuan penerapan SNI adalah untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk yang buruk.

Lantas, timbul pertanyaan, sepeda Brompton sudah memiliki standar di negara produsennya, Inggris. Apakah masih perlu mendapatkan SNI?

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standarisasi Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, produk apa pun yang dipasarkan di Indonesia, harus mengikuti SNI.

Dia menjelaskan, Brompton yang diimpor dari Inggris sudah memiliki standar negara asalnya tersebut. "Kalau di luar negeri bukan SNI, standar negara itu," lanjut Rahmadi.

Selanjutnya
Halaman
1 2