Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan jabatan wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Apa kata Kementerian BUMN?
"Soal rangkap jabatan itu kita mengikuti aturan main saja," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, saat dihubungi detikcom, Senin (10/2/2020).
Pertanyaan hakim MK mengemuka dalam sidang gugatan terhadap jabatan wakil menteri hari ini. Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan kebutuhan posisi wakil menteri, yang disebut memiliki tugas berat, tapi ternyata diberi rangkap jabatan.
Kembali ke pernyataan Arya, Kementerian BUMN pada dasarnya akan mematuhi aturan yang berlaku apa pun keputusannya nanti.
"Kami dari Kementerian BUMN mematuhi aturan yang berlaku, jadi apa pun nanti itu kita akan mematuhi peraturan," ujarnya.
