Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, omnibus law harus dimatangkan agar mendorong iklim investasi. Namun, proses pembuatan logo Standar Nasional Indonesia (SNI) masih dianggap panjang dan berbelit-belit.
Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standarisasi Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Rahmadi mengatakan, prosedur pembuatan SNI yang ada sekarang ini memang begitu adanya. Sebab, pembuatan logo SNI mengacu Undang-Undang (UU) yang berlaku sekarang ini.
"Iya, panjang tadi (pembuatan logo SNI) ada SOP (Standar operasional produk)-nya. Omnibus law kan belum keluar. Ini prosedur yang sudah ada sekarang. Kalau nanti omnibus law keluar, akan disesuaikan lah," kata Rahmadi saat berbincang dengan detikcom di Kantor Kemenperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Dia menjelaskan, waktu pembuatan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI tanpa pengujian adalah 41 hari. Dia mengatakan, ada 113 barang yang wajib di-SNI. Dari 113 produk itu, waktu pembuatan logo SNI tiap barang berbeda-beda.
Rahmadi mengungkapkan, bila omnibus law diterapkan, waktu 41 hari pengurusan SNI itu akan dipangkas.
"Misalnya gini, ada dokumen masuk terus diperiksa. Tadinya 3 hari masuk (dokumen) sama diperiksa, ini cukup 1 hari. Audit, pengurusan audit sampai penugasan, mungkin tadinya 10 hari, bisa saja dimepetin jadi 6 atau 3 hari. Jadi hal yang bisa dipercepat, dipercepat," ujarnya.
