Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan episode ketiga dari kebijakan 'Merdeka Belajar'. Nadiem mengatakan sebanyak 50 persen anggaran dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membiayai guru honorer.
Nadiem menyampaikan ini dalam konferensi pers tentang 'Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dan Desa Berbasis Kinerja', di Gedung Djuanda I, di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir.
"Jadi kalau episode 1 mengenai asesmen Merdeka Belajar yaitu UN USBN Zonasi dan RPP. Itu episode 1. Episode 2 adalah tema Kampus Merdeka itu mengenai buka prodi baru, akreditasi SKS yang dimerdekakan di kampus dan PTN BH. Itu episode 2. Jadi kita hari ini ada di episode 3. Episode 3 Topiknya adalah BOS," kata Nadiem.
Poin pertama dalam episode ketiga Merdeka Belajar adalah tentang penyaluran Dana BOS yang disalurkan ke sekolah. Nadiem juga mengubah penyaluran uang tersebut menjadi tiga kali setahun.
"Penyaluran Dana BOS sekarang langsng ke sekolah. Jadi transfer akan secara langsung dari rekening Kemenkeu ke sekolah. Yang sebelumnya 4 kali setahun, kita ubah jadi 3 kali setahun sehingga pelaporannya lebih simpel dan sederhana," ucap Nadiem.
Kemudian, Nadiem membuat penggunaan dana BOS menjadi lebih fleksibel bagi sekolah. Menurutnya, kebebasan sekolah dalam mengelola dana tersebut dapat membuat kualitas sekolah menjadi lebih baik.
"Penggunaan bosnya juga diberikan fleksibilitas. Bagaimana kita ingin, memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dan sekolah, untuk menjadi lebih baik, kalau kepala sekolahnya tidak berdaya kan untuk memberikan atau menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah itu," ujarnya.
Nadiem mengatakan sebelumnya batasan dari dana BOS untuk guru honorer adalah 15 persen. Kini, Nadiem menaikkan batas maksimal tersebut menjadi 50 persen.
Nadiem juga memberikan otonomi kepada kepala sekolah untuk mengelola uang tersebut. Menurut Nadiem, ini merupakan langkah pertama Kemendikbud dalam mensejahterakan guru honorer.
"Untuk 2020 hanya ada 1, limit yaitu itu maksimal 50% dari dana bos itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membantu menyejahterakan guru honorer yang memang layak mendapatkan upah lebih layak, yang berkinerja dengan baik," ucap Nadiem.
Tonton juga Gandeng Google, Kemendikbud Inginkan Sekolah Bebas Cyberbullying :
