.webp)
Sepeda Brompton yang kerap dipakai Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson kini digemari di Indonesia. Belakangan, sepeda Brompton dipermasalahkan di Indonesia karena tidak berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI). Mengapa Pemerintah Indonesia tetap mewajibkan Brompton ber-SNI meski sudah dipakai banyak orang, termasuk Boris Johnson?
"Karena kita harus adil juga, produk lokal juga sama. Kecuali kalau ada perjanjian MRA (Mutual Recognition Arrangement) itu. Jadi saling sama-sama pengakuan," kata Kasubdit Pengawasan dan Penegakan Hukum Standarisasi Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Yosi saat berbincang dengan detikcom di Kantor Kemenperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (10/2/2020).
"Misalnya, kita ada produk sepeda kita, diakui juga di sana (di Inggris-red). Di sana SNI kita diakui enggak di Inggris? Kan gitu. Kalau misalnya kita diakui di sana (di Inggris-red), kita bisa akui mereka. Sekarang pertanyaannya kan belum tentu SNI kita diakui dis ana. Makanya kita juga belum ada pengakuan si Brompton ini, si sepeda dari Inggris ini," lanjut Yosi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yosi menerangkan, sepeda Brompton tetap harus berlogo SNI meski sudah diakui dunia. Tanpa ada MRA, lanjutnya, Indonesia tidak akan mengakui kualitas suatu produk dari negara luar.
Dia mengatakan, hal ini adalah bentuk kedaulatan Indonesia. Yosi mengungkapkan, salah satu bentuk kedaulatan Indonesia adalah semua produk luar yang akan masuk ke Indonesia harus ber-SNI. Selain itu, sambungnya, memastikan semua negara yang akan mengimpor barangnya ke Indonesia mendapatkan kesetaraan.
"Ya tadi sama. Makanya kita harus setara juga. Apakah (helm) SNI ini waktu kita mengekspor ke Jepang, enggak harus mengikuti kualitas mereka, kan enggak juga kan. Kita juga sebagai suatu negara punya kedaulatan," jelasnya.
