.webp)
"Santai saja, ini kan baru wacana," kata Hadi Mulyadi saat dimintai konfirmasi, Senin (10/2/2020).
Wagub Kaltim mengaku tak mempersoalkan usulan dari bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud. Semua keputusan ditegaskan Wagub Kaltim berada di tangah pemerintah pusat.
"Terserah pemerintah pusat," katanya.
Wagub hanya menegaskan pemindah ibu kota negara yang baru ke Kaltim diharapkan bisa menjadi tonggak penyeimbang pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Bagi Kaltim, IKN dipindahkan ke Kaltim diharapkan mengurangi ketidakadilan pembangunan Jawa dan luar Jawa," tegas Hadi.
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya mengusulkan seluruh wilayahnya menjadi kawasan ibu kota negara yang baru. Seluruh wilayah PPU dinilai ideal sebagai ibu kota baru.
"Kami usulkan ke pemerintah pusat dan sempat diusulkan ke Menteri ATR Sofyan Djalil. Usulan ini supaya tidak terjadi konflik-konflik lagi terkait pemekaran dan batas wilayah. Supaya terwujud pemindahan ibu kota negara baru," ujar Gafur kepada detikcom, Jumat (7/2).
Simak Video "ASN di Ibu Kota Baru Harus Mempunyai Kompetensi Digital"
(fdn/fdn)
