.webp)
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mensosialisasikan omnibus law yang selama ini telah digaungkan. Sosialiasi tersebut menurut Puan agar tak menimbulkan prasangka buruk di tengah masyarakat.
"Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap bahwa pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," kata Puan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Menurut Puan, dengan sosialisasi, pemerintah dapat meredam prasangka buruk masyarakat terhadap omnibus law. Puan mengkhawatirkan ada perbedaan draf omnibus law yang dibahas DPR dan yang beredar di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak-tidak, jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," ujarnya.
Puan pun mengatakan hingga kini DPR belum menerima draf omnibus law dari pemerintah. Bila sudah menerima draf tersebut, Puan mengatakan DPR akan membahas sesuai mekanismenya.
"Saya belum terima, mungkin karena memang masih ada mekanismenya, namun kalau sudah terima tentu saja akan kita lakukan sesuai dengan mekanismenya," imbuh Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP tersebut.
Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR:
Sebelumnya, Istana menjawab pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut adanya kemungkinan peluang korupsi dalam omnibus law. Istana menilai pernyataan Mardani meresahkan masyarakat.
"Masak argumentasinya begitu, karena mesti jelaskan supaya jangan menimbulkan keresahan kepada masyarakat kalau umpama beliau menjelaskan ada reasoning," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/2).
