Tak Bisa Periksa Notaris, Persatuan Jaksa Judicial Review UU No 2/2014

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 13:51 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga/detikcom)
Jakarta -

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) melakukan judicial review terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, jaksa tidak bisa memeriksa notaris tanpa izin Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Padahal beleid serupa pernah dihapuskan MK.

Permohonan judicial review ini didaftarkan ke MK siang ini. PJI mengajukan judicial review atas Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

"Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa/kalimat 'dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata tim penasihat hukum PJI, Hasbullah, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (10/2/2020).

Simak Video "Pemerintah Jelaskan soal Penyadapan di Sidang Uji Formil UU KPK"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2