Dirazia Polisi, Mengapa Sepeda Premium Brompton Masih Wajib Ber-SNI?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 08:51 WIB
Presiden Joko Widodo bersepeda di acara Car Free Day (CFD) bersama Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Wali Kota London Boris Johnson, Minggu (30/11/2014). Dalam kesempata itu, Boris Johnson memberikan 12 sepeda kepada Ahok.
PM Inggris Boris Johnson memakai Brompton bersama Presiden Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu (lamhot/detikcom)
Untuk memperoleh SNI harus dilakukan sejumlah uji teknis. Yaitu kepada:

1. Rangka sepeda.
2. Garpu sepeda.
3. Stang kemudi.
4. Sadel.
5. Pedal
6. Roda

Setelah lolos uji teknis, maka sepeda itu berhak diberi stempal SNI. Pelaku usaha yang melanggar tidak memperoleh SNI tetapi tetap mengedarkan sepeda roda dua, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 120 UU Perindustrian mengancam siapa pun yang mengedarkan barang tanpa SNI kena hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Pasal 120 UU Perindustrian selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kini, Brompton banyak dipakai masyarakat, termasuk para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Nah, jika semangat SNI adalah mencegah produk jelek beredar di pasaran, apakah Brompton termasuk produk jelek di mata pemerintah?


(asp/dnu)